Tujuan:
Membangun kerangka pengkajian dinamika sosial ekonomi pedesaan di desa-desa perikanan dan kelautan serta mendapatkan indikator kinerja (makro) pembangunan kelautan dan perikanan.

Hasil:
1. Hasil sensus bidang perikanan tangkap laut di Desa Aek Habil (Kota Sibolga-Prov. Sumut) dan Desa Ketapang Barat menunjukkan penangkapan masih memberikan keuntungan sangat rendah. Hasil sensus dan survei bidang perikanan tangkap perairan umum di Desa Panyindangan-Waduk Djuanda Kab. Purwakarta menunjukkan pendapatan nelayan perikanan waduk rata-rata adalah sebesar Rp. 7.969.079/tahun. Sementara di Desa Berkat-Kab. OKI-Sumsel menunjukkan pendapatan nelayan rawa banjiran sebesar Rp. 6.116.626/tahun. Oleh karena itu, nelayan pada kedua lokasi memerlukan sumber pendapatan tambahan baik melalui bekerja, meminjam atau meminta kepada kerabat dan keluarga.
2. Sementara hasil sensus dan survei bidang perikanan budi daya juga menggambarkan tipologi yang berbeda. Pendapatan dari kegiatan perikanan pada petambak Desa Pangkah Wetan Kab. Gresik-Jatim rata-rata adalah sebesar Rp. 24.865.250,-/tahun dan pembudidaya KJA di Desa Cikidang Bayabang yang terletak di sekitar perairan Waduk Cirata Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah Rp. 47.240.259,-/tahun.
3. Pendapatan dari kegiatan tambak garam untuk pemilik tambak garam rata-rata adalah Rp. 4.226.906/tahun untuk wilayah Sumenep dan Rp. 22.217.906/tahun untuk wilayah Jeneponto. Sedangkan rata-rata pendapatan untuk penggarap tambak garam rata-rata sebesar Rp. 3.807.625/tahun untuk daerah Sumenep dan Rp. 11.099.127/tahun untuk daerah Jeneponto.
4. Indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan melalui pendekatan atau kerangka kerja Driving force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR) Indicator. Indikator tersebut yang dikemukakan berdasarkan kelompoknya yaitu: indikator pokok modal dalam mengarahkan dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan, tekanan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, indikator pokok yang menyatakan kualitas lingkungan sebagai akibat adanya pelaksanaan pembangunan KP, indikator pokok berupa dampak pelaksanaan pembangunan KP, indikator pokok berupa respon yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan pembangunan KP.

Lokasi:
Kota Sabang (Prov. NAD); Kota Sibolga (Prov. Sumut); Kab. OKI (Prov. Sumsel); Kab. Purwakarta, Kab. Cirebon, Kab. Cianjur (Prov. Jabar); Kab. Jepara (Prov. Jateng); Kab. Gresik, Kab. Sampang, Kab. Sumenep (Prov. Jatim); Kab. Hulu Sungai Utara (Prov. Kalsel); Kota Bitung (Prov. Sulut); Kab. Jeneponto (Prov. Sulsel); Kota Sorong (Prov. Irjabar)